0812 2156 1818 – 0853 8415 1234 ashari.2709@gmail.com

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Dalam Pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa Tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

Dalam rangka memperkuat pembangunan dan peningkatan perekonomian di Desa. Jumlah Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun rupiah, ditetapkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2017. Bagaimanapun juga Dana Desa yang diberikan kepada Desa itu sangat dibutuhkan oleh Desa. Baik untuk membangun infrastrukturnya, perekonomian, capacity building, BUM Desa, sarana prasarana desa, dan lain-lain.

Langkah baru untuk perubahan kehidupan dan penghidupan di desa sudah diayunkan menuju desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera baik dalam tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan, maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Untuk menuju kearah tersebut, tentu tidaklah mudah. Membutuhkan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja berkeberlanjutan. Terkait pengadaan barang dan jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius. Bahkan, sampai saat ini masih ada kepala desa belum mengetahui tentang pengadaan barang/jasa di desa. Hal ini terjadi, selain minim sosialisasi dan informasi, juga dipengaruhi oleh SDM yang ada di setiap desa. Saat ini terdapat kurang lebih 73.000 desa di Indonesia. Pada hakikatnya penduduk Indonesia tinggal di desa. Desa mendapat pengakuan yang tinggi dalam kedudukan dan pendanaannya. Terlebih setelah keluarnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Janji pemerintah “1 desa 1 milyar” mungkin akan menjadi kenyataan. Namun dari berita bagus ini, muncul satu permasalahan. Sebagian dari angka diatas pasti digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan di desa. Nah, bagaimanakah tata cara pengadaan barang dan jasa di desa? Apakah harus mengikuti aturan yang ada di Perpres 54 tahun 2010? Apakah harus semuanya dilakukan dengan cara swakelola?

Untuk itu Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan bersama Tim Pengajar Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis berkaitan dengan penatausahaan pengadaaan barang dan jasa kepada para perangkat desa di kabupaten serta bagaimana aspek perpajakan atas penggunaan dana desa tersebut dalam mendukung penerimaan pada sektor perpajakan sebagai penopang anggaran belanja negara termasuk dana desa.

Untuk Informasi dapat menghubungi : 0812 2156 1818 atau email : ashari.2709@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This