0812 2156 1818 – 0853 8415 1234 ashari.2709@gmail.com

Bimtek Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pemda Thn 2017

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah, Berkenaan hal tersebut kami akan melaksanakan bimbingan teknis tentang :   Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016.

Bimtek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik Potensi maupun Kompetensi setiap personil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan bimbingan Teknis Kepegawaian bekerjasama dengan Tim Pengajar BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Metodologi pelatihan dan asistensi diselenggarakan dalam bentuk power point dan praktek tata cara dan tekhnik penilaian prestasi kerja.

Materi Pembelajaran Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 antara lain :

• Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil • Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian   • Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) • Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) • Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian • Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  • Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan • Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
• Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bimtek Perpajakan Pemerintah/BUMN/BUMD

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Era Otonomi Daerah harus di ikuti oleh dukungan pembiayaan Keuangan Daerah yang kuat untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan Program Pemerintah Daerah Peningkatakan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan di Daerah. Ketersediaan pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Daerah adalah merupakan satu keharusan, namun bukan berarti uang adalah satu- satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata- mata mengharapkan sepenuhnya Dana Bagi Basil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan bimbingan teknis dengan materi :

  1. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
    2. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
  3. Tata Cara Penghitungan Pajak Sector Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  4. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
    6. Tata cara Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
    7. Ketentuan Umum Perpajakan bagi Bendahara Pemerintah/BUMN/BUMD
  5. Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD. Melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen aset, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan teknis dengan tema : “ Implementasi Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 “

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perubahan Peraturan Presiden bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke Empat Perpres Nomor 54 Thn 2010 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana dan Perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan materi pilihan antara lain :
1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Sertifikasi PBJ
2. Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
3. Diklat Teknis Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan.
4. Memahami Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).

Bimtek Keuangan Daerah

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang berbagai peraturan baru yang berkaitan dengan teknis pengelolaan keuangan daerah, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas menuju akrual secara bertahap oleh pemerintah daerah.
Memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara perencanaan, penyusunan program/kegiatan dalam rencana kerja dan pertanggungjawabannya, serta memberikan pemahaman tentang kedudukan kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB) dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban (penyampaian SPJ) serta pelaporan keuangan.

Diklat Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Sehubungan dengan dilaksanakan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan kebijakan, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung lainnya. Persiapan ini dilakukan melalui meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur daerah, melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang substansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Sejalan dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut, kami dari Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) mengundang bapak/ibu/saudara untuk mengikuti bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan topik “ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 “.

Kegiatan bimbingan teknis ini akan dilaksanakan selama dua hari dengan materi yang akan disampaikan meliputi :
a. Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
b. Panduan Kebijakan Penyusunan Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. Panduan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
d. Memahami Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah;
e. Format Konversi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
f. Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Akrual

Pin It on Pinterest

Share This