0812 2156 1818 – 0853 8415 1234 ashari.2709@gmail.com
  1. Kendala Aturan Perundangan.
  1. Permendagri No. 54 tahun 2010 memuat pedoman teknis yang sangat rumit dan kaku, karena mengatur secara sangat rinci, bahkan tahapan proses penyusunan dan pembahasan serta formulir yang harus digunakan. Daerah berusaha untuk mengikuti pedoman teknis dimaksud, namun mengalami banyak kendala;
  2. Ketentuan yang tertuang di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, terutama pada aspek Data dan Informasi untuk setiap urusan pemerintahan, berbeda dengan Data dan Informasi yang harus dipersiapkan daerah sebagaimana tertuang di dalam Permendagri No. 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  3. Isi Bab IV dan Bab VII RPJMD sebagaimana di atur dalam Permendagri No 54 tahun 2010 sebetulnya bersifat redundant atau pengulanagan, sehingga berpotensi menimbulkan tafsir ganda. Namun daerah kurang berani untuk menyatukannya ke dalam satu Bab yang terpadu

       2.  Kendala Tim Penyusun Rancangan RPJM Daerah.

  1. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan makro lintas SKPD, dengan horison waktu lima tahunan. Sebagai dokumen perencanaan makro, animo SKPD untuk menyusun naskah rancangan RPJMD untuk bidang urusan masing-masing adalah sangat rendah. SKPD selalu beranggapan bahwa tanggungjawab penyusunan RPJMD berada di tangan Bappeda. Akibatnya Bappeda harus mempersiapkan Tim Internal Bappeda sebagai penanggungjawab penyusunan hingga pembahasan di tingkat Musrenbang RPJMD dan pengesahan bersama DPRD setempat;
  2. SKPD lebih fokus pada upaya penyusunan Renstra SKPD, yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab masing-masing SKPD. Akibatnya, banyak substansi RPJMD yang tidak ditampung di dalam Renstra SKPD dan sejumlah muatan Renstra SKPD tidak tercantum di dalam RPJMD;
  3. Dalam proses penyusunan naskah Rancangan RPJMD, SKPD hanya menugaskan staf, bukan pejabat Eseon III, yang pada akhirnya sering membuat komunikasi antara Bappeda dengan SKPD sering tidak berjalan mulus.

      3.  Kendala Data dan Informasi.

  1. Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Permendagri No. 8 tahun 2014 meminta daerah menyiapkan data secara berbeda satu sama lain, sehingga menyulitkan daerah menyiapkan data setiap urusan turunan kewenangan setiap SKPD;
  2. SKPD kurang memberi perhatian terhadap pemutakhiran data setiap turunan urusan yang menjadi kewenangannya, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan dan penentuan program prioritas RPJMD dan Renstra SKPD;

      4.  Kendala Rumusan Visi dan Misi.

  1. Setiap pasangan calon Kdh dan calon Wakil Kdh menyusun rumusan Visi, Misi dan Program Prioritas bersama Tim Sukses masing-masing. Penyusunan rumusan Visi, misi dan Program Prioritas dimaksud seringkali bersifat sangat makro dan populis, sehingga menyulitkan proses penetapan target kinerja setelah salah satu pasangan terpilih;
  2. Perumusan Visi, Misi dan Program Prioritas pasangan calon Kdh dan calon Wakil Kdh tidak didasarkan pada data statistik mutakhir dan hampir tidak memperhitungkan kapasitas fiskal daerah. Akibatnya, daerah kesulitan memenuhi janji kampanye pasangan calon Kdh dan calon Wakil Kdh terpilih ke dalam RPJMD, sehubungan dengan terbatasnya kapasitas fiskal daerah.

     5.  Kendala Lain-lain.

  1. Isi Bab III tentang Pengelolaan Keuangan daerah bersifat sangat normatif dan cenderung terfokus pada analisis tentang keuangan daerah yang bersumber dari APBD, sementara Sub Bab Kerangka Pendanaan pada Bab III meminta agar naskah RPJMD juga memuat kebijakan tentang kerangka pendanaan yang bersumber dari luar APBD;
  2. Isi Bab IV tentang Analisis Isu-isu Strategis dengan isi Bab VI tentang Strategi dan Arah Kebijakan seringkali tidak konsisten, karena dituangkan ke dalam Bab yang berbeda, sehingga menyulitkan penetapan indikator kinerja yang harus dimuat dalam Bab VIII. rah, sehingga sulit untuk dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan umum pembangunan daerah;
  3. Penetapan indikator kinerja seringkali dilakukan terlepas dari permasalahan utama yang dihadapi daerah, sehingga program unggulan pada masing-masing SKPD cenderung bersifat replikasi atau pengulangan pelaksanaan program yang sama selama bertahun-tahun, dan pengaruhnya terhadap pencapaian Visi dan Misi seringkali kurang signifikan.

Sehubungan dengan itu, substansi utama pembelajaran pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan RPJM Daerah 2015 – 2020 yang kami tawarkan akan difokuskan pada aspek-aspek  sebagaimana divisualisasikan pada Bagan 1 dan Bagan 2 terlampir.

Pin It on Pinterest

Share This